aturan tentang bumdes. Pada tahun 2006Susunan kepengurusan BUM Desa Saba Artha Winangun yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. aturan tentang bumdes

TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA PANGGUNGHARJO, Menimbang : a. Peringatan Tertulis. Pasal 13 . 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Mencabut : PERMENDAGRI No. 19. Perubahan ini kemudian. Kemudian mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan. Relevansi BUMDes Bersama (BUMDESMA) tidak lepas dari keberadaan Desa yang diakui undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama antar desa termasuk kerja sama untuk mengatur dan mengurus urusan sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Kata Kunci: BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum Abtract. 1111 agenda YANG KITA PERLUKAN SEGERA: agenda YANG KITA PERLUKAN SEGERA: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Sahabat Desa yang mencari referensi atau format administrasi BUMDes. Jakarta -. BUMDes dikelola. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. Bisa. Event. Peraturan tentang Bumdes ini menjadi kekuatan hukum baru bagi BUM Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam. Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip. Peraturan menteri ini terdiri dari 6 Bab dan 35 pasal, ditetapkan di Jakarta pada tanggal, […] Dengan terbitnya PP 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan BUM Desa Bersama. 1) Peraturan Desa Jatijejer Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Jatijejer makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014Bahkan, Per. Banyak aturan di dalamnya mengatur berbagai hal tentang desa yang belum diatur dalam peraturan-peraturan tentang desa sebelumnya. BUMDes adalah salah satu lembaga usaha desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa sebagai upaya untuk memperkuat aktivitas perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tentang Kami. Undang – Undang Nomor 14 Tahun. Pasal 8 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: a. in Materi dan Publikasi. Masyarakat yang lebih sejahtera tidak hanya diukur dari meningkatnya. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat. Pedoman teknis diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. Setelah saya membaca dan menelusuri pasal demi. Tutup saran Cari Cari. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan dasar hukum baru dalam suatu pendirian BUMDes. Landasan hukum Pendirian Bumdes. #Perdes BUMDes - Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan; 4. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit: 1. Karenanya, materi muatan RUU BUMDes bakal menjadi bahan penyempurnaan PP 11/2021 atau aturan lain yang mengatur tentang BUMDes. -1- SALINAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK. 3. PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes dapat diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,. Kedua, tindak lanjut penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan bersama antar menteri terkait: a) Peraturan Menteri Desa PDTT mengenai kewajiban desa untuk. 14. 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang pengawasan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa BUMDes harus memiliki akta pendirian yang. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenanga Lokal Berskala Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan,. Salah satu peraturan yang mengatur tentang BUMDes adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. lyric Saturday Night (토요일밤에) – Son Dam Bi (Lyric, Rom, Eng) 18 Apr, 2015. Sedesa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Penjelasan ini sangat pentingABSTRAK: Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes; agar pengelolaan BUMDes lebih profesional, terbuka,. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21. Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan - sebagai berikut : 1. ba hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah. Berita. Adanya implementasi kebijakan. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukanKetentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usahanya masyarakat di desa b. 1. Selain itu, pembentukan dan pengelolaan BUMDes juga diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. 2017/NO. Tentu saja dengan adanya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa ini harapannya dapat menjadi pedoman dan jalan keluar dalam menghadapi persoalan pendirian dan badan hukum BUMDes selama ini. 6 Tahun 2014 Permendagri No. PP ini merupakan payung hukum BUMDes terbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, yang merupakan pedoman pelaksanaan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada. Dengan demikian eksistensi Bumdes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang Bumdes baru tersedia pada tahun 2014. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa adalah. Pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. BUMDes didirikan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU No. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola. Februari 22, 2021. Membangun kemandirian ekonomi bertujuan untuk menjawab persoalan klasik yang ada di desa, yakni masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BAB VII KETENTUAN LAINNYA Pasal 16 (1) BUM Desa dapat bertindak sebagai lembaga kerjasama antar Desa. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara 22 Februari 2021. PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES dan/atau BUMDESMA merupakan aturan turunan dari regulasi pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2) Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan. Tentu saja dengan adanya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa ini harapannya dapat menjadi pedoman dan jalan keluar dalam menghadapi persoalan pendirian dan badan hukum BUMDes selama ini. Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama. BUMDES, pembinaan dan pengawasan BUMDES diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tanggal Pengundangan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 disingkat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa membawa angin segar mengenai status hukum sekaligus ketentuan mengenai gaji pegawai BUM Desa/BUM Nag bersama, tunjangan, dan manfaat lainnya. Namun demikian, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD. desa - pendirian dan pengelolaan bumdesa dan bumdesa bersama. 34. Penjelasan lebih rinci mengenai BUMDes ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usah Milik Desa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayatLembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Milik Desa (BUMDes) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. enria sahara. Konten tersebut mengulas tentang PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa PDF Download. Permendesa No 3 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA. Ini merupakan jawaban sederhana bagi yang kerap bertanya mengenai apa itu BUMDes. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala. Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Sebelum mendaftar, pahami dulu alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 689 kali. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Berikut adalah persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan. Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuaiDonwload Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Bumdes/Bumdes Bersama Diterbitkan 09. 6 2014 tentang Desa, Permendes No. 2014 tentang pembangunan Desa. Tegas sekali di sana,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar atau kerap disapa Gus Halim. Sedesa. Semua Komentar "Contoh perdes . 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikanSejak adanya peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa, para pelaku desa, praktisi BUM Desa, kini memiliki kepastian tentang status hukum dan berbagai ketentuan pendirian dan mengelola. Apabila BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha berbadan hukum maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Sejak diundangkannya peraturan mengenai BUMDes, maka sampai dengan bulan . Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 11 taSebelum mendaftar, pahami dulu alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku. Bumdes dan Bumdesma memerlukan sertifikat badan hukum. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pem. Isi surat edaran . 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha MiIik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES untuk dibahas dalam rapat musyawarah; d. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Sedesa. Permendagri No. 2) Rancangan peraturan bersama kepala desa tentang kerja sama desa untuk mendirikan BUMDes Bersama (BUMDESMA). Dasar Hukum. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya PP 11/2021, BUMDes sebagai. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Akun ini bisa berupa hasil penjualan produk Unit Usaha BUMDes dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit Desa," demikian isi salinan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagaimana dalam UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa (Perdes) bisa didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah penting dalam meniliai kelayakan usaha dalam penyelenggaran BUMDes. Peraturan. Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. 22 Februari 2021. PP ini merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Diberhentikan Dari. kemendesa. 300 kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa /. Berikut ini merupakan link Download PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dapatkan secara gratis untuk anda bisa anda pelajari. asas, maksud dan tujuan; 3. Perlu diketahui, untuk mempercepat transformasi UPK Eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama, Kemendesa PDTT pun merilis Peraturan Menteri (Permen) Nomor 15 Tahun. Saya menemukan kenyataan. Keseriusan pemerintah didalam mendorong Pembangunan di tingkat desa ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memperkuatPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes. 32 tahun 2004 juncto UU No. (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan. bahwa dalam rangka pengembangan potensi perekonomian dan pendapatan asli desa, perlu dibentuk suatu wadah berupa Badan Usaha Milik Desa; b. Call: +6285643190105; E-mail:. 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-. Pasal 28. id. id, 2021. com – BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. a. 7. Pengertian BUMDes. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik. Sebagai entitas hukum, BUMDes dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, kebijakan public, sosial dan hukum. Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. 1. sumberdaya. 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; Berkepribadian Baik, Jujur, Adil, Cakap, dan Perhatian Terhadap Usaha Ekonomi Desa. Namun, sebelum hadirnya UU Cipta Kerja, frasa “BUMDes” atau “badan usaha milik desa” sebenarnya telah ada dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014. Setidaknya Apa sebenarnya dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Regulasi atau aturan apa saja yang menjadi landasan hukum pendirian/pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama? Berikut ini dasar hukum pembentukan/pendirian dan pengelolaan BUMDes, diantaranya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan. didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. 4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA. usaha milik desa (BUMDes). Proses. 252, 2021 kemendesa-pdt. Peraturan. Di dalam Permendes dijelaskan secaraBerikut ini dasar hukum pembentukan/pendirian dan pengelolaan BUMDes, diantaranya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan. Perdes tentang pembentukan BUMDES. 43/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. ART BUMDESA. Laporan keuangan ini. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. Juni tahun 2018 telah berdiri sekitar 32. Tata kelola yang profesional. Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Hal ini sebagai bagian untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.